Variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen.
Sejumlah indikator yang dinilai memerlukan perhatian khusus antara lain adalah masih ditemukan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, serta pera yang merupakan inisiatif DPRD.
Sebanyak empat provinsi berada dalam kategori “baik” dalam indeks demokrasi ini, yaitu secara berturut-turut dari posisi pertama hingga keempat adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.
BPS telah lama menyusun IDI dengan bekerja sama antara lain dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
