Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Komite Masyarakat Prodem Pendukung Jokowi-JK, Noer Arifin menilai jika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berperan aktif dalam upaya ‘membredel’ partai politik yang tidak ikut mendukung Jokowi-JK pada pemilu presiden 2014 lalu.
Langkah Yasonna itu, kata Noer menjadi titik balik perjalan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 lalu. “Agenda reformasi yang utama adalah pemerintahan yang dibangun oleh demokrasi secara jujur dan bersih. Namun dalam perjalanan 18 tahun demokrasi dan melahirkan kepemimpinan oleh masyarakat sipil dengan terpilihnya Jokowi–JK secara demokratis, telah dicederai oleh Menhukham, Yasonna Hamonangan Laoly,” kata Noer dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (30/4).
Untuk itu, KMPP meminta Yasonna tidak bersikap seperti pembina partai politik agar demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kekerasan antar pihak. “Posisi pemerintah terkait UU Parpol dalam hal ini Kemenhuham yang dipimpin oleh Yasonna Laoly harusnya independen dalam menyikapi masalah kisruh di tubuh PPP maupun Partai Golkar, bukan malah mengadu domba.”
Noer pun menyayangkan sikap Menteri Yasonna terhadap PPP dan Golkar, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa kader PPP di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, cara-cara yang dilakukan Yasonna Laoly itu sangat mencoreng pemerintahan Jokowi yang terkenal sangat demokratis, menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan hak konstitusi warga negara untuk berdemokrasi melalui partai politik.
“Yasona Laoly tidak bisa menciptakan iklim politik nasional dengan kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat kampanye pilpres 2014 di hadapan kami.”
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
