Jakarta, Aktual.com – Kebijakan impor beras merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga membuktikan bahwa tidak adanya blueprint perberasan nasional. Bahkan, hal tersebut menunjukan data base terkait ketersediaan stok beras nasional lemah.
“Pasalnya masalah seperti ini bukan sekali dua kali terjadi, tetapi sudah beberapa kali terulang. Solusi yang paling cepat dan praktis menurut pemerintah adalah impor dengan alasan untuk menambah stok beras nasional agar harga di pasar dapat terkendali dan normal kembali,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa’ad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (15/1).
Masih dikatakan dia, kebijakan impor beras bukanlah hal yang tabu, karena untuk tujuan memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu jika tidak dilakukan impor akan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan impor beras tersebut menjadi wajib hukumnya.
“Yang menjadi masalah adalah jika impor beras itu dilakukan pada saat bersamaan dengan musim panen, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani kita, begitu panen tiba tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka,” sebut dia.
Untuk itu, perlu ada perencanaan matang dengan didukung data statistik akurat dari sumber data yang resmi untuk dijadikan rujukan bersama para pemangku kepentingan pangan nasional.
Bahkan, masih kata politikus PPP itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat mengumbar statemen bahwa memastikan stok beras untuk tahun 2018 aman.
“Indonesia tidak lagi mengalami paceklik. Pada pernyataannya menyebutkan bahwa stok beras nasional tidak ada masalah, panen banyak dan stok sekitar 1 juta ton,” pungkasnya.
Reporter: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
