Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pihaknya telah membentuk panja asset untuk menangani kesemrawutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, banyak permasalahan pada asset BUMN yang mesti dibenahi. Salah satunya, asset-asset yang kini ditangani swasta.
“Sudah terbentuk. Yang jadi permasalahan di asset itu banyaknya asset BUMN yang berserakan dimana-mana. Itu yang mesti diurus. Jadi banyak asset BUMN yang berserakan dikuasai penduduk, penggarapan banyak sekali. Dan beberapa kasus yang ditangani swasta. Nah itu yang harus disikapi,” ujar Darmadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2)
Selain itu, tujuan panja asset untuk menyelidiki asset-asset BUMN yang sudah pindah tangan. Misalnya, asset PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang sudah digarap pihak swasta dan penduduk setempat.
“Asset PT KAI banyak yang nggak jelas, sengketa, ada yang di Medan jadi mall. Dikuasai pihak swasta, berperkara. Belum lagi asset yang sudah pindah tangan, seperti PTPN II 80% dikuasai penggarap. Itu Penduduk dan masyarakat, tanah negara dikuasai, dia nggak mau pergi,” katanya.
Tak lupa, asset Hotel Indonesia Nature yang mengalami ketidakberesan dalam perjanjian Build, Operate dan Transfer (BOT). Maka itu, kata dia, perlu dibentuk badan pengelola dan pengawasan asset oleh BUMN.
“Ada satu badan, saran kita harus ada yang urus itu. Bisa independen bisa BUMN. Nomenklaturnya nanti dibicarakan soal itu. Tapi sepanjang nggak ada yang urus oleh satu badan bisa nggak fokus,” tuturnya.
Menyinggung adakah pembahasan asset dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Darmadi menegaskan belum ada pihak kementerian yang mengurus permasalahan tersebut.
“Justru itu babak belur nggak ada yang ngurus,” tandas politikus PDIP itu.
Artikel ini ditulis oleh:
