Jakarta, Aktual.co — Serikat Pekerja menilai kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno mengucurkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini tidak tepat sasaran.
“Dari PMN ke BUMN sebesar Rp74,9 triliun terdapat beberapa BUMN yang sudah terdaftar di bursa saham atau sudah berstatus perusahaan terbuka. Selain itu ada BUMN yang masuk kategori premium serta BUMN yang memang akan segera gulung tikar jika tidak disuntik modal,” ujar ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSB BUMN), Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima Aktual, Jumat (30/1).
Menurutnya, BUMN yang berstatus Tbk, yang akan menerima PMN, diantaranya PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
“Ini menjadi suatu keanehan bagi masyarakat sebab semangatnya BUMN yang dulu diprivatisasi adalah untuk mencari tambahan modal di pasar keuangan dengan melepas sebagian sahamnya,” jelasnya.
Patut dicurigai jika selama ini BUMN yang berstatus terbuka dikelola secara terbuka ternyata juga jadi bancaan sehingga mengalami kekurangan modal. Dirinya mencontohkan Bank Mandiri, diduga selama 10 tahun terakhir banyak memiliki kredit macet dan fiktif sebab jika tidak ada kredit bermasalah.
“Kalau hanya mencari dana sebesar Rp5,6 triliun itu gampang, tinggal right issue (penerbitan saham baru) di pasar modal. Apalagi Bank Mandiri mempunyai aset terbesar dengan Rp729,48 triliun dari seluruh bank nasional,” terangnya.
Bank Mandiri pun dalam melakukan fungsi intermediasi perbankan tidak banyak mendukung sektor UKM, Pertanian dan perikanan. Mereka lebih banyak menyasar sektor komsumtif seperti pembangunan apartemen dan mall mewah serta kredit corporasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka