Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (8/8) mengatakan, APBN 2015 yang disusun pada pemerintahan periode lalu ada batasan dan ketidaksesuaian dengan program pemerintahan saat ini, meskipun sudah sedikit disesuaikan dengan APBN-P 2015.
Menurut Taufik, hal itu sebenarnya bisa di atasi dengan inovasi-inovasi ekonomi jika para menteri ekonomi bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekomian tidak stagnan.
“Kita memiliki BUMN dengan aset Rp4.600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi,” katanya.
“Jika tidak berjalan tentunya kita mempertanyakan keabsahan arsitek dari BUMN-BUMN ini,” tegasnya.
Taufik menjelaskan bahwa keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa ikut mendukung jika APBN belum bisa berjalan karena berbagai kendala seperti ketidaksesuaian program.
BUMN seharusnya bisa ikut membantu mendorong sektor ekonomi.
“BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja dan mendapatkan berbagai-keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyubsidi kekosongan atau keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini,” katanya.
Dia mengatakan, DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan. “Pada intinya dan pastinya kami ingin agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
