Jakarta, Aktual.co — Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arif Poyuono menilai seleksi yang dilakukan dalam pemilihan direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) tak transparan.
Pasalnya, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tidak jelas diumumkan ke publik.Tidak seperti Badan Usaha Milik Negara tetangga seperti Temasek dan Khasanah yang sudah berkelas dunia.
“Kalau memang kita punya keinginan mengelola BUMN dengan baik, sebaiknya untuk posisi direksi atau komisaris diumumkan di koran dan Lelang jabatan sehingga terjadi kompetisi yang sangat bagus dan mendapatkan orang orang yang punya kompetensi dan Kemampuan untuk memanajemeni perusahaan BUMN,” ujar Arif di Jakarta, Jumat (20/3).
Menurutnya, dengan diumumkan ke publik, proses seleksi para pejabat tinggi perusahaan plat merah tersebut dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian, akan diperoleh orang-orang yang memiliki kemampuan menduduki posisi strategis tersebut.
“Sehingga kita melakukan head hunter-nya dengan benar. Artinya, kita akan peroleh orang yang capable untuk menduduki direksi BUMN,” katanya
Arif menyebutkan bahwa Joko Widodo ternyata tidak hanya menempatkan orang-orang partai politik dalam jajaran komisaris di dua perbankan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk, namun juga ditengarai sengaja menempatkan oposisi kacangan yang dianggapnya sebagai orang-orang yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintahan.
“orang-orang itu ditempatkan dalam jajaran komisaris untuk membungkam kekritisan oposisi kacangan berkelas kacung, contohnya adalah Rizal Ramli dan Revrisond Baswir,” ungkapnya
Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) BNI ternyata nama kedua tokoh itu ternyata masuk di jajaran Komisaris BNI. Kendati demikian, FSP BUMN Bersatu berharap, para direksi perbankan plat merah yang baru dapat membongkar dugaan korupsi dan mark-up terhadap pemberian kredit elit politik dan kerabat para petinggi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Menurut laporan, ada dugaan mereka itu kreditnya macet semua dan banyak proyek yang fiktif,” katanya
Arif menambahkan, FSP BUMN Bersatu menghimbau Kepada stake holder BUMN terutama para Pekerja BUMN Untuk mengawasi mereka Jangan sampai aset aset BUMN di Korup yang berakibat BUMN tempat Pekerja BUMN bekerja Bangkrut atau di likwidasi .
“Para Pekerja BUMN harus berani melaporkan apabila ada kejangggalan kebijakan Direksi Dan Komisaris BUMN yang merugikan BUMN dan laporkan ke KPK,” ujar Arif
Sementara itu, Arif menyebut BUMN adalah merupakan institusi yang paling seksi bagi setiap rezim Pemerintahan yang berkuasa untuk menempatkan para mantan relawan. Tim sukses Dan elite parpol pendukung yang tidak punya pekerjaan tetap alias ‘under employment’ hanya Untuk sekedar meyambung hidup saja.
“Selain relawan, tim sukses dan elite parpol, BUMN oleh Rezim Jokowi dijadikan tempat untuk menempatkan oposisi kacangan, elite politik oposan berkelas kacung agar Rezim Jokowi tidak merasa budeg dengan ocehan mereka,” katanya
Artikel ini ditulis oleh:
