Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Emrus Sihombing meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas terhadap kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab Rini dinilai tidak mampu menjabarkan program pemerintah untuk membangun dari pinggiran melalui BUMN.
“Jokowi harus melakukan sesuatu, jabatan tinggal 3 tahun lagi, untuk mempercepat pembangunan, kecuali dengan mengoptimalkan semua resourches yang ada di BUMN,” terang dia dalam diskusi publik ‘Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN’ oleh koalisi Relawan Peduli BUMN di Jakarta, Jumat (27/5).
Diungkapkan Emrus, pucuk pimpinan BUMN semestinya memahami keinginan Jokowi. Yakni membangun dari pinggiran, maksudnya adalah dengan tidak memberlakukan sistem kerja kontrak atau outsourcing di lingkungan BUMN.
Selain itu, terkait dengan penempatan orang-orang yang tidak pro dengan visi dan misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla di lingkungan BUMN. Padahal, semestinya orang-orang yang mengisi jajaran direksi dan komisaris raturan BUMN adalah mereka yang sejalan dengan visi-misi Presiden Jokowi.
“Salah satu fungsi BUMN adalah menyerap tenaga kerja, Jokowi sampaikan membangun dari pinggiran, maksudnya kaum papa. Jangan tenaga kerja kontrak, itu bertentangan dengan membangun dari pinggiran,” katanya.
“Siapa yang harus bertanggungjawab? Ya menterinya, karena tidak bisa menjabarkan keinginan Presiden Jokowi. Siapapun menterinya harus menjabarkan keinginan Presiden dengan baik,” sambung Emrus.
Sebagai perpanjangan tangan untuk membantu kerja Presiden, lanjut dia, Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya mempedomani program besar Trisakti yang dijabarkan dalam Nawa Cita.
Emrus menyarankan Presiden Jokowi untuk membuat terobosan, misalnya dengan memberikan kewenangan kepada kementerian koordinator untuk mengelaborasi secara holistik agar jalannya pemerintahan ke depan lebih baik.
Artikel ini ditulis oleh:
