Jakarta, Aktual.co — Pemerintah berencana membangun Indonesia dari wilayah hulu. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) 2015 yang mengalokasikan Rp29 triliun untuk dana desa.
Dengan dana desa, nantinya masing-masing desa akan mendapat uang Rp1,4 miliar per tahun. Dana tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun ekonomi di desa tersebut.
Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan dana desa tersebut belum sepenuhnya efektif, jika tidak dibarengi dengan pelatihan yang matang dari Kepala Desa.
“Kalau tidak ada pelatihan dulu, nanti beramai-ramai masuk KPK,” ujar Suhardi di Balai Kartini Jakarta, Jumat (20/2).
Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini dirinya bekerjasama dengan UNICEF untuk melatih Kepala Desa di Mamuju. Hal ini bertujuan gara Kepala Desa siap mengatur keuangan dana desa tersebut.
“Kerjasama ke UNICEF lebih pada pelatihan perencanaan, keuangan, kebendaharaan, agar secara adminstrasi itu lebih baik ke depannya,” kata dia.
Dia juga mengatakan, pelatihan tersebut saat ini sudah berlangsung. Namun, jika Kepala Desa tersebut masih melakukan korupsi, kata dia, KPK harus bertindak.
“Selain itu nanti kan pengawasannya ada Dewan Desa, Lembaga Keuangan, dan wartawan juga bisa mengawasi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
