Bupati Mimika: Kami Ingin Pimpinan Freeport Putra Asli Papua

Jakarta, Aktual.com — Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menegaskan, dirinya beserta pemerintah daerah, Bupati dan Gubernur Papua menginginkan ke depan PT Freeport Indonesia dipimpin langsung oleh putra asli Papua.

“Itu salah satu tuntutan kami, saat ini kan pimpinan PT Freeport masih kosong sejak Maroef Syamsuddin mengundurkan diri, kami ingin orang asli Papua yang memimpin Freeport ke depan,” kata Eltinus, ditulis, Rabu (10/2).

Eltinus mengungkapkan, Pemda Papua sudah menyiapkan beberapa Sumbar Daya Manusia (SDM) yang siap memimpin Freeport kedepan.

“Sudah ada kita siapkan untuk pimpin Freeport,” ungkapnya.

Menurut Eltinus, selama ini keberadaan PT Freeport di tanah Papua tidak memberikan konstribusi bagi masyarakat dan rakyat yang ada di Papua.

“Selama ini kami di Papua tidak dianggap ada apa-apanya, padahal Freeport yang ada di tanah Papua diributkan secara nasional. Di sana kami tidak dapat apa-apa,” beber Eltinus.

Menurut Eltinus, selain menginginkan pimpinan Freeport adalah putra asli Papua, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah Papua jika Freeport ingin dilakukan perpanjangan lagi operasinya oleh pemerintah.

“Pertama kami menuntut saham, saham harus dimiliki oleh masyarakat papua dalam bentuk ‘Golden Share’. Selanjutnya pembangunan smelter juga harus dilakukan di Papua, tidak boleh ditempat lain. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan untuk menghubungkan Papua. Ini poin dari masyarakat, bupati dan gubernur Papua,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Papua, Tony Wardoyo juga mengungkapkan, selama ini PT Freeport kurang memikirkan nasib dan hak-hak pemerintah daerah Papua.

“Olehnya itu sudah saatnya Freeport dipimpin oleh putra Papua asli,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Tony, PT Freeport selama ini operasinya di Papua. Sehingga pembagian saham dalam bentuk ‘Share Golden’ ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh Freeport-McMoRan.

Pembagian saham model ini bukan berarti diberikan secara gratis, tetapi pemerintah propinsi Papua diberikan kelonggaran untuk membayar saham tersebut secara cicilan atau dari keuntungan deviden yang didapatkan dari Golden Share.

“Selain itu, aspirasi dari bawah juga sangat menginginkan pimpinan Frepport kedepan dipegang oleh putra asli Papua,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan