Denpasar, Aktual.co — Ratusan elemen buruh Bali yang menamakan diri Buruh Bali Bersatu (BBB) menggelar aksi unjuk rasa dengan cara long march. Sebanyak 300 massa BBB yang terdiri dari FSPM dan FNPBI mendatangi Gedung DPRD Bali.
Juru bicara aksi, Imam Munawir menuturkan, aksi ini digelar untuk memperingati hari buruh internasional yang dirayakan pada tanggal 1 Mei tiap tahunnya.
Pada kesempatan itu, BBB mendesak agar DPRD Bali membentuk Panitia Khusus (Pansus) upah minimum sektoral provinsi.
“Upah minimum sektoral ini sangat penting bagi kaum buruh Bali, karena Bali memiliki kekhususan yaitu virus sektor pariwisata,” kata Imam Munawir, Kamis (30/4).
Menurut pria yang akrab disapa Nawir itu, BBB juga menuntut agar upah sektoral memiliki prinsip keadilan antara pengusaha menengah ke bawah dan pengusaha menengah ke atas. Ia mencontohkan, hotel melati yang didominasi oleh pengusaha nasional dengan penghasilan bersih lebih kecil dipaksa membayar upah sama dengan pengusaha hotel berbintang yang mayoritas modal besar dan dominasi investor asing.
“Sehingga beban yang dirasakan oleh pengusaha sangatlah berat dan secara langsung berdampak pada kelangsungan usaha mereka,” katanya.
Ia berharap Pansus nantinya dapat menjadi menjadi pembeda tentang jenis usaha, klasifikasi usaha, termasuk klasifikasi upah bagi buruh.
“Sehingga tercipta keadilan upah bagi buruh. Hal ini mengingat kebutuhan hidup buruh makin hari makin tinggi, terlebih lagi buruh Bali yang harus menjaga adat budaya dan kegiatan sosial masyarakat,” papar Nawir.
Ia juga meminta agar komponen adat dan budaya dimasukkan ke dalam bagian untuk menentukan upah buruh.
“Diperlukan tindakan tegas pemerintah dalam memasukkan komponen adat dan budaya sebagai bagian dalam menentukan upah,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
