Medan, Aktual.co — Ribuan buruh yang mengatasnamakan Koalisi Buruh Sumut (KBS) menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara di jalan Diponegoro, Medan, Rabu (10/12).
Dalam pernyataan sikapnya, buruh menegaskan tetap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan tegas buruh menolak kenaikan harga BBM,” ujar orator aksi, Eben dari GSBI.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi itu ditengarai arogansi dan intervensi asing. 
“Dengan kekuasaannya (Jokowi-JK) menaikkan harga BBM, tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, inflasi, harga kebutuhan naik. Gas sudah menyentuh Rp24 ribu, beras dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Sementara itu, ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menegaskan, pemerintah Jokowi-JK telah mengkhianati rakyat. Penghianatan itu adalah dengan diterapkannya upah murah terhadap buruh.
“Apa bentuk penghianatannya? Yakni menerapkan upah murah, padahal diluar negeri itu tidak berlaku,” katanya.
Selain menolak kenaikan harga bbm dan menolak praktek upah murah, buruh juga mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak (outsourching) yang masih berlaku hari ini. 
Selain itu, mendesak pemprov Sumut untuk segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebesar Rp1.625.000 menjadi Rp2,2 juta.

()