Jakarta, Aktual.co —Ketua Dewan Pengupahan DKI Priyono menuai kecaman terkait penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta senilai Rp2,448 juta.
Dia dianggap tidak mau menerima masukan pihak buruh terkait pembahasan KHL dalam sidang dewan pengupahan dan dianggap melakukan penetapan secara secara sepihak.
Disampaikan Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Dedi Hartono, sikap yang diperlihatkan Priyono merupakan bentuk arogansi pemerintah.
Karena sebelum angka KHL ditetapkan, pihak buruh telah menyiapkan sikap untuk kembali membahas delapan jenis pendukung KHL yang masih bermasalah.
Yakni sewa rumah, transportasi, kebutuhan air, daging, karbohidrat, kopi/teh, pendidikan dan rekreasi.
Dikatakan Dedi, pembahasan delapan jenis pendukung KHL itu diperlukan guna memperbaiki masih ada hitungan minus hingga Rp289.568 terkait spesifikasi, kualitas serta cara penghitungannya.
“Tapi dia (Priyono) tetap ‘kekeuh’ menetapkan sepihak ketika memimpin rapat tanpa mendengarkan sikap dewan dari unsur buruh yang ada ada perbaikan pada delapan pendukung KHL itu,” katanya, di Jakarta, Jumat (31/10).
Dedi mengaku heran pemerintah bersikeras menghitung kebutuhan rekreasi dalam sebulan tidak lebih dari Rp1.900; daging Rp47.000 per bulan; kopi dan teh Rp12.000 per bulan; pendidikan Rp14.100 per bulan; dan karbohidrat Rp24.300 per bulan.
“Selain arogan, pemerintah juga dinilai lalai dan melakukan kecurangan dengan tidak melakukan konversi hasil survei KHL sejak Februari 2014. Saat itu ada empat KHL yang gramaturnya kurang seperti kopi, detergen, susu dan sampo. Tapi hanya mengubah konversi di tiga bulan terakhir survei saja,” ujar Dedi.
Karena itu Dedi mendesak dilakukannya survei KHL ulang.
Artikel ini ditulis oleh: