Medan, Aktual.com – Kalangan buruh di Sumatera Utara menyatakan menolak kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku awal bulan april mendatang. Penolakan itu akan disertai aksi demonstrasi buruh.
” Kami FSPMI pastikan akan turun kejalan menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang merugikan rakyat ini” ujar Sekretaris FSPMI Sumut Willy Agus Utomo kepada para wartawan di sekretariat FSPMI Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa, Deli Serdang , Sumut, Rabu (16/3).
Willy mengatakan, BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik (Wali Amanah) yang dibentuk atas perintah konstitusi. Dengan demikian kata dia, Presiden RI tidak bisa arogan dan semena-mena menaikkan iuran karena ini bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Perseroan Terbatas (PT).
“Ingat, BPJS bukan lagi PT Jamsostek dan PT. Askes. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini belajar lagi tentamg hukum apa itu badan hukum publik/wali amanah, agar Presiden jangan dipermalukan kesekian kalinya” ketus Willy.
Seharusnya kata Willy, sebelum diberlakukan kenaikan, wajib melakukan uji publik (public hearing) kepada pemilik dana amanat yaitu buruh. Termasuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, pengusaha, dan masyarakat, apalagi BPJS Kesehatan adalah “single payer” atau kepesertaan wajib.
“BPJS adalah mengelola dana amanat yang kekayaannya semata-mata dari iuran buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI), jadi tidak bisa seenak-enaknya Presiden langsung menaikkan iuran hanya mendengar dari Direksi dan Menteri Kesehatan , ini jelas sangat keliru” ungkapnya.
Willy mengatakan, kalau memang tujuannya agar menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan maka solusinya bukan menaikkan iuran, tapi menaikkan anggaran PBI dari kurang lebih 20 triliun menjadi Rp 30 triliun sesuai janji kampanye Jokowi – JK.
” Pelayanan kesehatan adalah tugas negara bukan memungut iuran seperti ‘Rentenir’ yang menghisap darah rakyat. Mana janji pak Jokowi-JK?. Kita minta presiden segera mencabut dan membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu saat ini,” tegas Willy.
Menurut Willy, rencananya aksi tersebut akan di gelar pada akhir maret 2016 dengan mendatangi kantor Gubernur Sumut dan Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Sumbagut di Medan.
“Dalam waktu dekat kita akan konsolidasikan aksi ini dengan elemen organisasi dan masyarakat lainya. Agar dapat bergerak bersama sampai tuntutan rakyat terpenuhi” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
