Jakarta, Aktual.com – Program yang disodorkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk gratiskan penghuni rusun naik bus Transjakarta, diprediksi bakal dapat sorotan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jangan kaget kalau Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan catatan atau mengindikasikan adanya kerugian daerah,” ujar Anggota F-Gerindra DPRD DKI, Mohamad Sanusi, Jakarta, Selasa (19/1).
Ketua Komisi D DPRD ini berkeyakinan demikian, lantaran jumlah penghuni rusun yang naik armada TransJakarta rawan dimanupulasi. Sebab tidak ada sistem tiket yang diberlakukan kepada para penghuni rusun.
Padahal TransJakarta dapat subsidi dari Pemprov DKI dan perhitungannya satu kali perjalanan dengan nilai tertentu. “Pergub (peraturan gubernur) subsidi PT Transjakarta kan per penumpang dan itu bisa saja diklaim,” bebernya.
Untuk menghindari itu, Sanusi menyarankan, bagi warga rusun sebaiknya disediakan angkutan khusus di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, seperti bus sekolah. “Biaya operasional bus kalau di Dishub kan jelas, seperti ganti oli dan ban itu ada di APBD,” tandas Sanusi.
Diketahui, hari Minggu (17/1) lalu, Ahok meresmikan pelayanan bus Transjakarta gratis untuk warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Untuk menggunakan fasilitas tersebut, yakni semua koridor layanan bus Transjakarta, penghuni cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
Artikel ini ditulis oleh:
