Butuh Waktu Buat Revisi 122 Pro Asing

Banda Aceh, Aktual.co — Banda Aceh, Aktual.co — Butuh waktu lama dan dukungan politik untuk mengubah revisi beberapa pasal UUD 1945 paska amandemen dan 122 UU pro asing.
Demikian disampaikan pemerhati politik dari Universitas Malikussaleh Aceh, Rizwan Haji Ali kepada Aktual.co, Rabu (29/10).  Hal itu disampaikan Rizwan menanggapi wacana yang dilemparkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal revisi hal tersebut.
“Membutuhkan kekuatan politik dan waktu yang lama untuk mengubah UU sebanyak itu,” tegasnya. 
Di sisi lain, konsep kabinet yang diusung Presiden Joko Widodo adalah kerja. Takutnya, jika kabinet akan disibukkan dengan niat perubahan UU, maka akan jarang langsung menyentuh rakyat.
Selain itu, sambung Rizwan, dirinya menilai lebih baik pemerintah saat ini berpikir bagaimana mengeratkan hubungan sosial masyarakat yang sempat renggang dalam even Pemilu dan Pilpres lalu. 
“Hal ini penting dilakukan sehingga program yang dijalankan oleh pemerintah baru mendapat dukungan secara kolektif dari publik,”tegas Rizwan.
Program lain yang harus dipikirkan yaitu bagaimana mendisain program yang langsung bersentuhan dengan rakyat, seperti mengatasi kekeringan untuk petani, menangani korban bencana alam seperti Sinabung dan lain sebagainya.
Lebih baik, pemerintah memikirkan program bagaimana menghentikan remisi untuk terpidana dalam kasus korupsi, memperbaiki rumah tahanan yang kondisinya tidak layak serta penegakkan hukum yang dibarengi rasa keadilan masyarakat. 
“Jika program jenis ini dilakukan, itu baru sesuai dengan slogan kabinet rakyat. Sehingga, menteri dan jajarannya bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Perlu diingat, sambung Rizwan, beberapa kementerian yang baru dalam kabinet Joko Widodo kini disibukkan dengan menata struktur organisasi. Penataan itu pun membutuhkan waktu lama. 
“Sekarang lebih baik seluruh menteri fokus untuk bekerja cepat, sehingga rakyat bisa melihat kinerja kabinet yang baru ini memang benar-benar pro rakyat,” pungkasnya.