Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, aktual.com – Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media, Buya Yahya menyampaikan bahwa tugas seorang presiden sangat berat sehingga masyarakat sebaiknya mendoakan agar ia mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Pesan tersebut mengandung ajakan moral yang penting yaitu kepemimpinan memang membutuhkan doa dan dukungan masyarakat.
Namun di tengah realitas kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting yakni apakah benar yang paling berat dalam sistem negara hari ini adalah menjadi presiden, atau justru menjadi rakyat?
Pernyataan Cak Nun beberapa tahun lalu memberikan sudut pandang yang berbeda dan menggugah. beliau berkata:
“Saya mohon izin, karena di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat? Kenapa hebat? Karena tidak ada perlindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada penduduknya, begitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh? Jadi mereka sangat luar biasa.”
Pernyataan tersebut terasa keras, tetapi justru menyentuh pengalaman yang dirasakan banyak orang yaitu rakyat sering kali merasa sendirian di negaranya sendiri.
Negara sebagai Rumah, Rakyat sebagai Pemilik
Untuk memahami situasi ini, analogi sederhana dapat membantu yaitu negara dapat dipahami seperti sebuah rumah tangga.
Dalam sebuah rumah yang sehat, harus jelas siapa pemilik rumah, siapa kepala keluarga, siapa yang menjalankan pekerjaan sehari-hari, serta siapa yang menjaga rumah tersebut.
Jika analogi itu diterapkan pada negara, strukturnya dapat dibaca sebagai berikut:
• Rakyat adalah pemilik rumah.
• MPR adalah kepala negara, mandataris rakyat.
• Presiden adalah kepala pemerintahan yang mengurus pekerjaan sehari-hari negara.
• UUD adalah aturan hidup bersama.
• Wilayah negara adalah rumah tempat semua hidup.
• TNI dan Polri adalah penjaga rumah.
Dalam struktur seperti ini, pemerintah hanyalah alat yang membantu mengurus negara. Negara tidak identik dengan pemerintah. Negara adalah gabungan dari wilayah, rakyat, dan sistem yang mengaturnya.
Masalah muncul ketika batas antara negara dan pemerintah menjadi kabur.
Perceraian Konstitusional yang Mengubah Relasi Kekuasaan
Perubahan besar dalam struktur negara terjadi setelah amandemen konstitusi, terutama pada perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Sebelum amandemen, konstitusi berbunyi:
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
Setelah amandemen, bunyinya berubah menjadi:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Perubahan tersebut tampak sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik kedaulatan, namun kehilangan mekanisme langsung untuk menjalankannya melalui mandatarisnya.
Dalam analogi rumah tangga, terjadi semacam “perceraian konstitusional, yaitu hubungan struktural antara rakyat dan pelindungnya terputus. Rumah tetap ada, tetapi perlindungan keluarga menjadi kabur.
Presiden Dilindungi Banyak Pihak
Dalam sistem ketatanegaraan saat ini, posisi presiden justru dilindungi oleh banyak lapisan kekuasaan.
Presiden mendapat dukungan dan perlindungan dari MPR, DPR, Partai politik, TNI / Polri, kaum cendekiawan, kaum rohaniawan, kaum budayawan, kaum pemilik modal, serta dukungan narasi dari media.
Dengan struktur seperti ini, presiden berdiri di puncak sistem kekuasaan yang sangat kuat. Kritik terhadap pemerintah sering kali dihadapi oleh berbagai lapisan pertahanan kekuasaan dan sosial.
Karena itu, jika dilihat dari struktur kekuasaan, menjadi presiden di Indonesia sebenarnya tidak sendirian. Banyak institusi berdiri di sekelilingnya.
Sebaliknya, rakyat sering kali tidak memiliki pelindung struktural yang jelas ketika berhadapan dengan kebijakan negara, aparat, atau keputusan pemerintah.
Rakyat yang Mengurus Hidupnya Sendiri
Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat harus bekerja mencari penghidupan sendiri, membangun keamanan ekonomi sendiri, dan menghadapi berbagai kesulitan sosial tanpa perlindungan negara yang memadai.
Ketika harga naik, rakyat menyesuaikan.
Ketika lapangan kerja sempit, rakyat mencari cara bertahan.
Ketika kebijakan tidak berpihak, rakyat menanggung dampaknya.
Dalam situasi seperti itu, ungkapan Cak Nun menjadi terasa relevan yaitu rakyat Indonesia bertahan bukan karena sistem yang melindungi, tetapi karena ketangguhan hidup yang dibangun sendiri.
Bangsa ini kuat karena rakyatnya terbiasa berdiri tanpa sandaran negara.
Siapa yang Sebenarnya Paling Berat?
Doa untuk pemimpin tentu penting. Kepemimpinan negara memang membutuhkan kebijaksanaan dan tanggung jawab besar.
Namun realitas juga menunjukkan bahwa menjadi rakyat dalam sistem yang tidak memberikan perlindungan struktural sering kali jauh lebih berat.
Presiden bekerja di dalam sistem yang melindunginya.
Rakyat hidup di dalam sistem yang sering kali tidak melindunginya.
Karena itu, jika ingin memperbaiki keadaan, persoalannya bukan sekadar mengganti pemimpin atau menguatkan kekuasaan pemerintah. Persoalannya adalah meluruskan kembali struktur negara agar rakyat benar-benar memiliki perlindungan.
Negara yang sehat tidak membuat rakyat merasa sendirian. Negara yang sehat memastikan bahwa pemilik rumah tidak hidup sebagai tamu di rumahnya sendiri.
Selama rakyat masih merasa harus bertahan sendiri di hadapan kekuasaan, maka mungkin pernyataan yang lebih mendekati kenyataan bukanlah bahwa tugas presiden yang paling berat.
Yang paling berat justru menjadi rakyat Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
