Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR mendesak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati untuk mundur dari posisinya.
Desakan ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, Lasarus saat rapat dengar pendapat (RDP) di komplek DPR, Jakarta, Rabu (3/10).
Lasarus mendesak Dwikorita untuk mundur terkait pencabutan peringatan dini tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) lalu.
“Mungkin kalau di luar sana, orang kalau di posisi ibu sudah mundur kali. Betul itu. Berapa orang mati lho, ini serius,” ujar Lasarus.
Hal yang sama pun dilontarkan oleh Anggota Komisi V, Anthon Sihombing. Menurutnya, Dwikorita harus bertanggung jawab atas banyaknya korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Politisi Golkar itu menganggap kelalaian BMKG sangat fatal. Selain itu, pernyataan yang diberikan kepada media juga sangat normatif, sehingga membuat informasi menjadi simpang siur.
“Padahal sebagai pemimpin, seharusnya dia dapat melaporkan kondisi yang sejelas-jelasnya,” jelas Anthon.
Menanggapi hal itu, Dwikorita mencoba menerangkan kronologi pencabutan peringatan dini tsunami Sulteng pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, BMKG tak pernah mencabut peringatan sebelum tsunami itu benar-benar terjadi. Artinya, peringatan tersebut baru dicabut oleh BMKG usai tsunami itu terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun meminta maaf atas kelalaian BMKG. Namun, ia bersikeras untuk bertahan di posisinya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kalau saya mundur ini pengecut namanya tidak berani menghadapi persoalan yang belum tuntas. Jadi itu harus menjaga agar tidak ada korban lagi. Jadi itulah bukan hanya kami merasa bersalah tapi juga menyesal,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
