Berebut kursi bos Pertamina. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Juajir Sumardi memandang pemilihan Dirut PT Pertamina (Persero) beresiko rentan akan hal perebutan penguasaan untuk kepentingan tertentu melalui ‘orang pesanan’ yang menduduki kursi prestisius tersebut.

Juajir menegaskan bahwa hal demikian sangat memungkinkan terjadi karena belum ada sistem yang ideal untuk menghasilkan sosok yang mampu berdiri diatas landasan independensi dalam penyelengaraan bisnis Pertamina. Mafhum terjadi pemilihan dirut BUMN, khususnya Pertamina hanya berdasarkan like and dislike (perasan suka dan tidak suka).

“Peluang yang dikhawatirkan itu ada. Karena proses pergantian Dirut ini belum berbasis tata kelola perusahaan yang baik dan didominasi rasa like and dislike. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan seorang Dirut Pertamina betul-betul mempunyai keindependensian dalam rangka membangun Pertamina,” kata Juajir kepada Aktual.com, ditulis Rabu (1/3).

Kemudian dia menilai, tidak berlebihan atas apa yang dikawatirkan publik terhadap pergolakan di perusahaan plat merah itu. Karena sesungguhnya memang pertamina sebagai BUMN strategis merupakan tempat ‘basah’ untuk diperalat mencapai tujuan tertentu.

“Jadi jangan sampai ada Dirut yang diimpor oleh orang tertentu untuk membela kepentingan tertentu. Karena umumnya ada pertarungan-pertarungan pokitik yang ingin menempatkan orang-orang di posisi strategis di BUMN untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mencopot Dwi Sutjipto beserta Ahmad Bambang dari jabatan Dirut dan Wadirut Pertamina.

Keduanya dinilai tidak mampu membangun kerjasama yang baik dalam menjalankan roda bisnis perusahaan tersebut.

“Terkadang dalam struktur tidak berjalan dengan semestinya dan terjadi ketidak kecocokan orangnya. Mungkin butuh talenta baru,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Gatot Trihargo di Gedung BUMN usai melakukan RUPS, Jumat (3/2).

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka