Jakarta, aktual.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons pernyataan calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD terkait isu pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar di Indonesia.
Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa Pemerintah belum memiliki data lengkap mengenai sektor-sektor ilegal tersebut, sehingga penyelesaiannya terhambat oleh ketidakjelasan data.
“Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh oleh karena itu penting keterbukaan data-data. Data itu menjadi basis untuk penyelesaian, kami pernah ikut dalam upaya penyelesaian,” kata Mahfud, dalam debat Cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).
Namun, Cak Imin mengungkapkan keprihatinan terhadap meningkatnya jumlah tambang ilegal di Indonesia, yang dianggap merugikan negara, terutama bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Ia merujuk pada data Kementerian ESDM yang mencatat adanya 2.500 tambang ilegal di Indonesia.
“Selain yang disampaikan pak Mahfud salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mencatat bahwa meskipun tambang yang legal telah ada, namun hal tersebut belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, terutama dengan meningkatnya tambang ilegal.
Selain itu, ia menyoroti masalah dalam proses bisnis penambangan dan hilirisasi, yang dinilai kurang teratur dan sering menyebabkan kecelakaan kerja. Ia juga mencatat dominasi tenaga asing dalam sektor pertambangan di Indonesia.
“Kita menyaksikan dalam proses penambangan, bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi, disisi lain perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sebagai ilustrasi, Cak Imin menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 13 persen, tingkat kemiskinan di antara penduduknya masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi belum efektif, dan penanggulangan pertambangan ilegal perlu diperkuat.
“Tinggi sekali (pertumbuhan ekonomi), tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati, hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlanjut,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
