Jakarta, aktual.com – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengirimkan surat kepada tiga menteri terkait kebijakan lingkungan. Ia menilai berbagai bencana beruntun merupakan akibat dari kelalaian manusia dan lemahnya pengelolaan alam.
Cak Imin menjelaskan surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Ia meminta ketiganya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sektor masing-masing. “Hari ini saya berkirim surat untuk evaluasi total seluruh kebijakan,” ujarnya di Bandung, Senin (1/12/2025).
Dalam keteranganya, Cak Imin menilai kerusakan lingkungan sudah mencapai fase kritis. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “kiamat ekologis” yang muncul akibat kegagalan kebijakan. “Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” tegasnya.
Ia mengajak para menteri untuk melakukan refleksi mendalam sebagai komitmen moral pemerintah. Ajakan itu ia sebut sebagai bentuk “taubat nasuha” yang menuntut evaluasi total dari cara berpikir hingga langkah kebijakan. “Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Kuncinya evaluasi total,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyinggung rentetan bencana di Aceh, Sumatra, Kalimantan, hingga Jawa. Ia menyatakan kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya, dan rendahnya antisipasi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Ia menegaskan bencana tersebut tidak boleh dianggap sebagai fenomena alam biasa.
Sementara itu, pemerintah pusat melaporkan perkembangan terbaru penanganan banjir bandang di Sumatra. BNPB menyebut Sumatra Barat mulai memasuki fase pemulihan setelah tiga hari operasi intensif, termasuk dukungan modifikasi cuaca. Presiden Prabowo turut meninjau lokasi terdampak dan meminta percepatan distribusi bantuan bagi wilayah yang masih terisolasi.
Cak Imin menilai momentum krisis ini harus menjadi titik balik kebijakan lingkungan nasional. Ia berharap evaluasi lintas kementerian dapat mencegah siklus bencana tahunan di masa mendatang dan memperkuat komitmen negara dalam menjaga alam. Pemerintah, katanya, harus hadir dengan kebijakan yang menyelamatkan, bukan merusak.
(Muhammad Hamidan Multazam)
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengirimkan surat kepada tiga menteri terkait kebijakan lingkungan. Ia menilai berbagai bencana beruntun merupakan akibat dari kelalaian manusia dan lemahnya pengelolaan alam.
Cak Imin menjelaskan surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Ia meminta ketiganya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sektor masing-masing. “Hari ini saya berkirim surat untuk evaluasi total seluruh kebijakan,” ujarnya di Bandung, Senin (1/12/2025).
Dalam keteranganya, Cak Imin menilai kerusakan lingkungan sudah mencapai fase kritis. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “kiamat ekologis” yang muncul akibat kegagalan kebijakan. “Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” tegasnya.
Ia mengajak para menteri untuk melakukan refleksi mendalam sebagai komitmen moral pemerintah. Ajakan itu ia sebut sebagai bentuk “taubat nasuha” yang menuntut evaluasi total dari cara berpikir hingga langkah kebijakan. “Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Kuncinya evaluasi total,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyinggung rentetan bencana di Aceh, Sumatra, Kalimantan, hingga Jawa. Ia menyatakan kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya, dan rendahnya antisipasi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Ia menegaskan bencana tersebut tidak boleh dianggap sebagai fenomena alam biasa.
Sementara itu, pemerintah pusat melaporkan perkembangan terbaru penanganan banjir bandang di Sumatra. BNPB menyebut Sumatra Barat mulai memasuki fase pemulihan setelah tiga hari operasi intensif, termasuk dukungan modifikasi cuaca. Presiden Prabowo turut meninjau lokasi terdampak dan meminta percepatan distribusi bantuan bagi wilayah yang masih terisolasi.
Cak Imin menilai momentum krisis ini harus menjadi titik balik kebijakan lingkungan nasional. Ia berharap evaluasi lintas kementerian dapat mencegah siklus bencana tahunan di masa mendatang dan memperkuat komitmen negara dalam menjaga alam. Pemerintah, katanya, harus hadir dengan kebijakan yang menyelamatkan, bukan merusak.
(Muhammad Hamidan Multazam)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
