Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa dukungan yang diberikan Partai Golkar selayaknya dilihat dari dua aspek. Pertama dukungan yang konsesinya mendapatkan kursi di Kabinet Kerja dan kedua mendukung pemerintah dengan segenap konsekuensinya.
“Pola pertama koalisi di dalam kabinet, ini memang sejak awal bersama-sama dari pra Pilpres, pilpres sampai sekarang,” kata Cak Imin, sapaanya, di lokasi Musyawarah Kerja Nasional PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).
Khusus untuk koalisi mendukung pemerintah dengan konsesi mendapatkan kursi di kabinet, kata dia, ada dua persyaratan turunan lagi. Pertama bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogratif untuk menentukan apakah dukungan yang diberikan lantas otomatis mendapatkan jatah kursi atau tidak.
“Ada 2 syarat, pertama Presiden punya hak prerogratif siapapun dia, dari partai manapun dia. Semua orang boleh mengajukan apalagi partai pendukung pemerintah. Kedua, apakah plot partai itu menganggu partai lain atau tidak, saya kira tidak,” jelas Cak Imin.
Konsesi kursi bagi Golkar ditekankan dia tidak akan mengganggu pos-pos partai yang sejak awal telah menempatkan kadernya di Kabinet Kerja. Sebab menurutnya masih banyak pos di Kabinet Kerja, khususnya diluar partai politik.
“Masih banyak pos pos lain, menurut saya Pak Jokowi lebih tau soal itu,” demikian Cak Imin.
Artikel ini ditulis oleh:
