“Bahkan pelayaran bisa mogok nasional. Sebab, tiga nama itu tidak paham teknis operasional kelautan.” lanjutnya.
Tidak hanya itu, dampak lain adalah kapal asing bisa melayani domestik. Padahal, selama ini kapal domestik menguasai 100 persen di nusantara. Sebagai penasehat INSA, Ladjoni juga menyoroti kinerja Menteri Perhubungan, Budi Karya. Sebab, selama setahun menjabat menteri, tidak ada dampak dari program yang dirasakan para pengusaha pelayaran.
Bahkan, selama periodenya, dua kali dirjen perhubungan laut terkena OTT dari KPK. Apalagi, kritik Ladjoni, selama ini pekerjaan menteri hanya berkutat soal peresmian proyek yang bukan hasil karyanya
“Menterinya ini dari orang bisnis. Makanya dia cari dirjen dari orang bisnis. Mereka harus tahu, bahwa laut itu bukan untuk arena bisnis, tapi untuk menjaga stabilitas negara. Kasihan, orang kelautan yang sekolah tinggi, tapi disisihkan karena kepentingan.” sesalnya.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melelang jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, setelah ditinggal kosong karena penjabat lama, A Tonny Budiono, terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap Rp20,74 miliar. Sebelumya, posisi dirjen langsung ditunjuk oleh menteri.
Ahmad H. Budiawan
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
