Jakarta, Aktual.co —Penerapan e-budgeting menjadi salah satu penyebab kisruh APBD DKI 2015 antara eksekutif dan legislatif. Di mana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) begitu yakin program itu bakal membuat anggaran terbebas dari penumpang gelap atau yang biasa disebutnya dengan istilah anggaran siluman.
Bagaimana sebenarnya e-budgeting bekerja, atau pertanyaan mendasar apa itu e-budgeting?
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Heru Budiantono mencoba menjelaskan. Awalnya, dia ingin menjelaskan ke panitia hak angket saat diperiksa tadi pagi. Namun karena ‘diusir’, Heru memilih menjelaskan kepada wartawan.
“Jadi e-budgeting itu adalah bagian dari suatu ‘tools’ yang mana pak gubernur dan pimpinan dewan termasuk bisa melihat secara terbuka bagaimana efisiensi kita lakukan, bagaimana para skpd memasukan program APBD, sehingga bisa terkontrol,” kata Heru di DPRD DKI, Rabu (11/3).
Cara kerja e-budgeting, ujar dia, juga tak serumit perkiraan orang.
Pertama, Badan Perencanaan dan Pembangunan Derah (Bappeda) harus menginput rencana kegiatannya ke dalam sistem komputer. Setelah itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memasukan kode rekening dan komponen apa saja yang dibutuhkan.
“Kami dari BPKD menyiapkan ‘tools’, ‘server’ dan tenaga ahli jika diperlukan. Tenaga ahli di bidang IT bukan menginput,” ucap Heru.
BPKD juga bertugas menginput harga satuan untuk masing-masing barang yang dibutuhkan layaknya belanja online.
“Misalnya mau membeli tustel merk cannon, kami nyiapkan tuh tipe cannonnya macem-macem, harganya. Dia (SKPD) nanti tinggal mensortir, mengambil. Jadi Bappeda menginput punya pasword menginput, saya tidak bisa masuk ke satuan unit yang buka itu,” ucap dia.
Sehingga masing-masing SKPD dalam mengusulkan program kegiatannya akan terpantau secara online, dan masyarakat juga bisa ikut memantau karena sudah terkomputerisasi.
Artikel ini ditulis oleh:
