Jakarta, Aktual.com – Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaedi mengatakan, langkah Partai Golkar yang merevisi tiga UU bidang politik perlu didukung, agar bangsa ini bisa mendapatkan satu format undang-undang bidang politik yang lebih baik.
Karena itu, Veri memberi empat masukan ke Partai Golkar terkait revisi UU bidang politik tersebut.
Pertama, soal kemungkinan menggabungkan UU Pemilu legislatif dan Presiden. Selama ini, kata dia, dua aturan ini berbeda, maka untuk ke-serentak-an kedepan perlu satu undang-undang pemilu saja.
Kedua, Partai Golkar mesti identifikasi isu krusial untuk segera menjadi perhatian, misalnya sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan dengan mengatur beberapa regulasi penguatan untuk mengantisipasi persoalan politik uang.
Ketiga, mekanisme keserentakan antara pileg dan pilpres. “Ini kaitannya dengan mekanisme pencalonan. Siapakah partai yg bisa mencalonkan Presiden dan wakil Presiden. Atau terkait kepesertaan pemilu,” kata dia.
Keempat, soal penegakan hukum terkait dengan harmonisasi mekanisme yang sekarang berbeda beda.
“Dan masih banyak isu lainnya, namun itu beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi oleh Golkar.”
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menginginkan agar UU bidang politik yang akan dibahas di DPR lebih baik daripada yang sebelumnya.
Revisi UU bidang politik yang didalamnya harus meliputi sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan pilpres, serta penyelenggaraan pemilu.
(ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
