Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu sepakat dengan desakan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia agar KPK menindak lanjuti dan membuka rekomendasinya terkait sejumlah nama menteri terkena tanda merah.
“Agar semunya bisa clear mengenai tentang pejabat-pejabat yang duduk di dalam kementerian maupun pimpinan DPR. Dan kita memang meminta KPK untuk menindak lanjuti, tidak perlu sungkan,” ucap dia, di Jakarta, Selasa (4/11).
“Karena ini ranah penegakaan hukum silahkan berjalan termasuk memeriksa dan memanggil kembali untuk memperjelas kasus dari dua pimpinan (DPR dan MPR) itu,” tambah dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal adany operasi senyap untuk menghilangkan data nama rekomendasi KPK terhadap nama menteri yang terkena tanda merah? Masinton menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin ada.
“Enggak lah pak Jokowi konsisten dalam penegakan hukum, beliau pasti dorong proses hukum itu, sejak awal proses seleksi melibatkan KPK dan PPATK, sehingga menurut saya dalam hal ini presiden tidak akan melakukan intervensi larangan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
