Jakarta, Aktual.co — Salah satu tokoh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Yudi Latief mengatakan jika pelibatan KPK oleh Presiden Jokowi dalam melihat rekam jejak dinilai sebagai sebuah terobosan baru dalam pencegahan korupsi.
Semestinya ini harus dilakukan dengan usaha pengecekan yang sama terhadap pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga direksi kementerian BUMN lainnya. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK “Main Mata” dengan Penguasa)
“Sehingga nanti dengan cara begitu pencegahan korupsi pada tingkat yang lebih parah bisa diantisipasi sedini mungkin,” ucap Yudi dalam konferensi persnya, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Tidak hanya itu, cendikiawan muda ini juga meminta kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk menindak lanjuti nama-nama menteri yang masuk daftar merah dan kuning KPK, salah satunya dengan mengumumkan nama-nama calon menteri yang terindikasi tidak bersih.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana presiden dengan gagasannya yang sangat brilian untuk mengecek track record menteri ini terus menerus juga untuk konsisten menindaklanjuti nama-nama yang sudah diberi tanda agar ditindak lanjuti, meski kabinet sudah diumumkan
“Tetapi pemberantasan korupsi belum berhenti. Presiden harus terus konsiten melakukan pengawalan dan menindak lanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi KPK,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
