Jakarta, Aktual.com – Fraksi Partai Gerindra meski menyetujui RUU ABPN 2017, tapi tetap menyuguhkan banyak catatan kritis. Antara lain, kemampuan pemerintah yang rendah dalam menarik penerimaan negara terutama sektor perpajakan.
Maka, pemerintah nantinya hanya akan menumpuk utang baru untuk menutupi defisit anggaran.
“Kebijakan pemerintah nantinya hanya akan menumpuk utang baru. Mestinya, pemerintah menghentikan kebijakan anggaran gali lubang tutup lubang, padahal lubang yang digali di setiap tahunnya semakin membesar,” tutur juru bicara Fraksi Gerindra, Wilgo Zainal, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, ditulis Rabu (26/10).
Sehingga realisasi anggaran pemerintahan di tahun depan pun tetap akan belum berhasil menghimpun pendapatan negara dan membuat negara sangat tergantung kepada utang.
“Utang baru setiap tahun akan meningkat hingga total utang pemerintah diperkirakan pada akhir tahun 2017 dapat mencapai Rp4.000 triliun, diluar hutang swasta. Dan pada akhir tahun 2019 mencapai Rp5000 triliun,” cetusnya.
Apalagi, kata dia, pembayaran bunga utang di tahun depan mencapai Rp221 triliun. Dan akan terus meningkat setiap tahunnya.
“Ini akan menjadi indikator yang sangat berbahaya yang akan membuat semakin kecilnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas dia.
Apalagi kondisi APBNP 2016 ini, kinerja pemerintah dalam mengejar penerimaan perpajakan sangat memprihatinakan. Walaupan hingga 30 September 2016 realisasi uang tebusan dari program tax amnesty mencapai lebih dari Rp90 triliun, tapi penerimaan perpajakannya sangat rendah.
“Hingga 30 September 2016, penerimaan perpajakan mencapai Rp869,1 triliun atau cuma 58,2 persen dari target Rp1.539,2 triliun,” ujar Zainal.
Dengan rendahnya penerimaa negara, maka peran pemerintah di tahun depan akan mengurangi fungsi dari kebijakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang semakin merosot.
“Sehingga akan terjadi lagi hal yang serupa di tahun ini, yakni kebijakan anggaran kita akan bergantung daripada utang,” cetusnya.
Untu itu, dia melanjutan, F-Gerindra menyatakan menyetujui RAPBN 2017 menjadi UU, namun dengan serangkaian catatan kritis. Pertama, pemerintah harus kerja keras meningkatkan pendapatan negara.
“Sehingga terbuka ruang anggaran yang cukup untuk program kesejahteraan rakyat, terutama untuk petani, nelayan, buruh dan sektor informal lainnya,” pintanya.
Kedua, pemerintah harus menghentikan kebijakan anggaran gali lubang tutup lubang, di mana lubang yang digali di setiap tahunnya semakin membesar. Ketiga, pemerintah selain membangun infrastruktur harus kerja keras untuk meningkatkan daya beli rakyat dan meningkatkan proses produksi.
Keempat, pemerintah harus kerja keras untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional dan tingkatan kesejahteraan guru. Kelima, pemerintah harus melaksanakan seluruh kegiatan perekonomian berasaskan kekeluargaan.
“Karena sampai sejauh ini, kinerja pemerintahan Joko Widod-Jusuf Kalla dalam peaksanaa APBN masih jauh dari target yang ditetpkan,” pungkas dia.
*Bustomi
Artikel ini ditulis oleh:
