4 April 2020

Headline

Home Headline
Featured posts
Wabah virus corona yang merebak membuat hampir seluruh negara di dunia membatasi perjalanan masuk dan keluar, untuk mencegah penularannya.
Krisis politik di negara jiran Malaysia, belum menampakkan tanda akan mereda. Setelah seminggu dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yasin sampai saat ini belum mampu membentuk kabinet baru, menggantikan kabinet Pakatan Harapan (PH) setelah dibubarkan Yang Dipertuan Agong, akibat mundurnya Tun Mahathir Mohamad dari jabatan PM ke-7 seminggu sebelumnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang buruk bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
2 pasien Corona (COVID-19) baru saja terdeteksi di Indonesia. Kepanikan mulai melanda di masyarakat. Sesuai rekomendasi WHO, masker dan cuci tangan menjadi andalan untuk mencegah virus masuk ke tubuh. Dengan kondisi kepanikan sekarang, terjadilah kelangkaan masker dan hand sanitiser. Namun ternyata ada cara lain untuk mencegah supaya virus tidak masuk ke tubuh kita, yaitu dengan memperkuat sistem imun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan tidak semua orang yang melakukan kontak langsung dengan mereka yang terinfeksi COVID-19 akan menjadi sakit karena bergantung pada daya tahan tubuh.
Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona.
Kerajaan Arab Saudi menangguhkan penerbitan visa untuk tujuan Umrah dan kunjungan lain ke negara mereka, sebagai upaya pencegahan masuknya virus corona.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mendesak pemerintah Indonesia menyelamatkan WNI di zona terpapar virus corona, terutama di Wuhan, China.
Ibarat minum kopi pahit yang tetap terasa menyegarkan, agaknya aparat pemerintah dan otoritas terkait di Bali harus mengambil risiko berani dengan "menjaga" Pulau Dewata untuk dua tujuan sekaligus, yakni menyelamatkan warga Bali, sekaligus menyelamatkan pariwisata yang ada.
Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TERPOPULER