Jakarta, Aktual.com —Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai terlambatnya penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 karena belum adanya jaminan bahwa hasil pembahasan KUA-PPAS disepakati DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dengan begitu menurutnya bahwa DPRD hanya akan dijadikan oleh “stempel” saja oleh Gubernur Ahok.
“Artinya masukan dari DPRD, dan rakyat Jakarta, harus dijamin ada dari hasil pembahasan KUA-PPAS antara legislatif dengan eksekutif,” kata Uchok saat berbincang-bincang dengan aktual.com Selasa (18/8).
Dikatakan Uchok salah satu faktor molornya penyerahan KUA-PPAS adalah adanya ketakutan DPRD apakah KUA-PPP yang sudah disampai ditangan dewan sekarng ini sudah terkunci atau belum.
“Artinya, silahkan kua ppas dibahas oleh dprd tapi tidak boleh ada masukan dari dprd, dan cukup akur seluruh anggota dewan, dan isi kua ppas dibenarkan semua, tanpa harus ada dikritik dari DPRD” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
