Jakarta, Aktual.com – Center For Budget Analysis (CBA) meminta DPR berhenti memuji-muji Tito Karnavian atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh calon Kapolri itu, hal ini penting untuk mendorong daya kritis dewan dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan nantinya.
Karena, kata Direktur CBA, Uchok Sky khadafi, bahwa sosok Tito belum tentu mampu melakukan reformasi di internal kepolisian dalam hal menghapus praktek pemeras, pemalak, permainan kasus dan melakukan kekerasan fisik secara premanisme terutama pada rakyat yang melakukan unjuk rasa.
“Figur Tito hari ini dibingkai sebagai sosok yang nyaris tidak ada cacat apapun. Seorang polisi yang dari pendidikan dan karir selalu dapat prestasi cemerang seperti dapat bintang Adhi Makayasa dan bintang Cendekiawan serta dapat gelar Phd. Dengan karir, dan gelar Tito ini, seolah olah bisa menenggalamkan figur Hoegeng sebagai polisi yang sederhana, jujur dan bersih, makannya DPR harus kritis,” kata Uchok, (18/6).
Namun lanjut Uchok, secara pribadi dia pesimis bila Tito menjadi Kapolri akan terjadinya reformasi dalam tubuh Polri untuk mengembalikan jati diri polisi.
Kemudian hal lain adalah bila ditinjau dari alokasi anggaran Kepolisian, setiap tahun 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan alokasi perlindungan masyarakat hanya sebesar 25 persen.
Disisi lain, dari latarbelakang karir Tito lebih banyak bergulat dalam Reserse atau Intel. Ini harus menjadi perhatian DPR, karena biasanya polisi yang punya latarbelakang Intel tidak bisa kerjasama dengan tim dan selalu bertindak sendiri atas nama lembaga kepolisian.
“Maka itu, Kami meminta kepada presiden Jokowi melakukan monitoring dan evaluasi kepada program program reformasi Tito setiap tahun sekali. Kalau dalam setahun tidak melakukan reformasi, lebih baik Jokowi cabut mandat atau dipecat saja,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
