Jakarta, Aktual.com – Center for Budget Analysis (CBA) megkritisi kinerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani yang selama ini justru tak mencerminkan semangat revolusi mental yang dia gembar-gemborkan itu.
Justru kinerja dia hanya banyak pencitraan dan bahkan ada indikasi pemborosan anggaran di Kementeriannya. Terutama terkait program produksi layanan iklan masyarakat.
“Sangat disayangkan, semangat revolusi mental yang dipekikan Puan Maharani tersebut tak sejalan dengan kinerja Kementerian yang dipimpinnya. Saya rasa, publik harus menunggu lebih sabar gebrakan dari putri Megawati itu,” terang Koordinator CBA, Uchok Sky Khadafi, kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (18/5).
Selama ini, kata dia, Puan sering berorasi dengan menggebu-gebu mengikuti gaya pidato kakeknya, Soekarno. Dia mendengungkan tiga nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Disebut Puan, hal itu harus terus diupayakan menjadi budaya baru keseharian masyarakat.
“Tapi yang terjadi, di kementeriannya tak mencerminkan revolusi mental. Selain minim gebrakan, juga ditengarai dalam berbagai program yang dijalankan ada potensi penyimpangan yang akan merugikan keuangan negara,” jelas Uchok.
Dia memberi contoh, dalam program produksi layanan iklan masyarakat yang dijalankan Menko PMK melalui satuan kerja Revolusi Mental terlihat sangat janggal. Untuk program tersebut, kata dia, kementerian menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 miliar dan uang negara yang dihabiskan hingga Rp2.399.800.000.
“Tapi kami menilai, angka proyek itu yang Rp2,39 miliar lebih itu masih terlalu mahal dan sangat boros. Menurut hitungan CBA, untuk program tersebut Menko PMK bisa saja cukup mengeluarkan anggaran senilai Rp.1,7 miliar kok,” jelasnya.
Proyek layanan iklan masyarakat tersebut, kata dia, dijalankan oleh PT. Gemini Satria Film. Perusahaan ini, dilihat dari profil perusahaannya, beralamat di Jl. Pintu Air II No. 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” terang dia.
Kata dia, dengan proyek itu ada pemborosan uang negara sebesar Rp790 juta lebih. Ini tentu disayangkan. Padahal publik berharap Menteri Puan lebih serius lagi menjalankan fungsinya sebagai pembantu presiden.
“Jangan sampai program-program yang dilaksanakan hanya dijadikan alat penciteraan semata, agar terlihat oleh masyarakat ada kerjanya,” kritik dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
