Jakarta, Aktual.com — Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi mempertanyakan mekanisme perekrutan pendamping desa yang dilakukan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pasalnya, penunjukkan pendamping desa sarat akan nuansa nepotismenya.
Uchok menilai program pendamping desa hanyalah sebagai media politik. Sebab, selain mekannisme penunjukan yang tak jelas, pendamping desa kurang berpengalaman dalam pengelolaan anggaran desa.
“Pendamping desa yang direkrut tidak begitu profesional. Jadi, pendamping desa ini, kurang pengalaman dalam mendampingi desa dalam pengelolaan anggaran desa, dan dalam membuat program-program desa,” ujar Uchok, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/03).
“Saya lihat ini kerja politik untuk kepentingan partai,” sambungnya.
Menurut ia, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penyaluran dana desa yang bermasalah. Sebab, banyak yang tak mengerti apa tugas dan fungsinya.
Untuk itu, lanjut dia, akan lebih baik jika pendamping desa merupakan orang yang berpengalaman, serta diperlukan pelatihan khusus agar paham apa yang akan mereka kerjakan.
“Dampaknya, pendamping desa hanya menjadi beban anggaran negara saja, lantaran akan banyak hanya sebagai mandor,” kata ia menutup pembicaraan.
Artikel ini ditulis oleh:
