Suasana sidang kabinet paripurna pasca perombakan Kabinet Kerja Jilid II yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas soal Pagu Anggaran dan RAPBN tahun 2017 serta isu-isu strategis lainnya seperti terorisme, penculikan WNI di Filipina dan pemberantasan narkoba. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Mazhab perekonomian yang diterapkan Jokowi-JK berubah drastis dari kampamye pemilihan presiden 2014 lalu ke dua tahun menjabat sebagai pemimpin negara.

Mantan gubernur DKI itu dianggap tidak membawa ekonomi berbasis Nawacita dan Trisakti seperti yang dijual bak ‘dagangan obat jitu’ saat Pilpres kemarin.

“Konsep ekonomi pada waktu kampanye pilpres adalah Nawacita dan Trisakti. Setelah jadi Presiden konsep ekonomi Jokowi adalah neoliberal,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (19/10).

Ia mengatakan bahwa konsep neoliberal itu terlihat dari seringnya pemerintah melakukan pencabutan subsidi buat rakyat miskin dan menjadikan layanan publik dan barang publik diserahkan kepada mekanisme pasar atau orang kaya.

“Dan orang-orang kaya ini tidak hanya puas mengatur mekanisme pasar, rupanya mereka juga masuk dalam pemerintahan agar semua layanan publik dan barang publik semuanya mereka yang atur,”

“Jadi, bukan hanya mekanisme pasar yang mereka kuasai, tapi negara juga mereka kendalikan agar dapat meraup keuntungan finansial yang besar. di sini orang miskin atau pengusaha kecil harus bekerja keras. Kalau tidak, akan mampus oleh mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah yang tidak perduli dengan orang orang kecil,” tandas dia.

 

*Novrizal

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang