(kiri-kanan) Tim penjaringan calon kepala daerah Partai Golkar Ibnu Munzir, Theo L. Sambuaga, MS Hidayat, Lawrence Siburian, Nurdin Halid dan Yorrys Raweyai memberikan keterngan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di Jakarta, Senin (15/6) malam. Dalam pertemuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tersebut kedua kubu sepakat menyamakan persepsi soal pencalonan kepala daerah guna menggalang kemenangan dalam Pilkada Desember mendatang. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ed/pd/15.

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan komitenya sudah akan bekerja mulai besok, Sabtu (7/6).

Hal itu dikatakannya pasca rapat pleno panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang memutuskan 6 bakal calon ketua umum yang lolos verifikasi. Yakni, Airlangga Hartanto, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Ade Komaruddin, Mahyudin, dan Aziz Syamsuddin.

Komite etik tersebut mengawasi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan calon ketua umum, kader maupun panitia penyelenggara munaslub.

“Mekanismenya itu terima pengaduan. Misal dari tim sukses atau LSM boleh ajukan aduan dan laporan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapa. Harus disertakan bukti dan saksi. Nanti kita bentuk Majelis Kode Etik untuk kita adili dan memutus,” ujar Lawrence di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (6/5).

Lebih lanjut, ia menjelaskan majelis kode etik tersebut terdiri dari 3 orang, ditambah satu tim asistensi dan sekretaris semacam paniteran 1 orang. Jika ada yang terbukti bersalah putusan meliputi sanksi ringan, menengah, berat melalui tahapan persidangan.

“Ringan itu beri surat peringatan. Yang sedang, dia diberhentikan dari panitia kalau panitia. Kalau caketum supaya dia tidak melakukan sesuatu. Paling berat didiskualifikasi dan untuk anggota tidak boleh duduk dalam kepengurusan selama 5 tahun,” jelas dia.

Selama penyelenggaraan kampanye di 3 wilayah, lanjutnya, baik di Medan, Surabaya dan Bali, Majelis Kode Etik juga ikut mengawasi secara aktif dan menunggu laporan serta temuan pelanggaran.

“Kita buka posko pengaduan jadi bisa langsung kita terima untuk kita adili,” tutur Lawrence.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS