Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), M Romahurmuziy, mengatakan, pemerintah saat ini mempunyai pekerjaan yang cukup berat dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kejahatan korupsi itu adalah dengan transparansi secara elektronik seluruh kebijakan pemerintah.
“Perlu upaya pencegahan serius untuk mengurangi peluang korupsi dalam bentuk transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,” kata Romi -sapaannya, dalam sambutan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Jakarta, Senin (3/10) malam.
Transparansi kebijakan itu antara lain berupa penetapan dasar alokasi anggaran, kuota perdagangan komoditas baik impor maupun distribusi dalam negeri hingga mekanisme penyelenggaraan layanan publik seperti sertifikasi tanah, KTP dan perizinan usaha. Transparansi juga menyangkut proses pemasukan dan pengeluaran barang dan jasa yang mana di negara tetangga bisa ditelusuri hanya dengan telepon genggam.
Menurut Romi, suatu negara akan bebas dari korupsi jika dimulai dari tegaknya integritas seluruh aparat yang terkait dengan penyediaan, pengalokasian pelaksanaan dan pemeriksaan anggaran.
“Karenanya pembangunan dan pemeliharaan integritas harus dimulai dari aparat perpajakan, bea cukai, lembaga perwakilan rakyat termasuk partai politik, BUMN, auditor negara, penegak hukum, dan lembaga peradilan,” jelasnya.
Mukernas I PPP sendiri dalam pembukaannya dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Hadir pula Gubernur Banten Rano Karno dan bakal paslon DKI Jakarta yang diusung PPP Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
