Sejumlah armada kapal perang melakukan 'Sailing Pass' pada puncak Sail Tomini 2015 di pantai Kayubura, Pelawa Baru, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (19/9). Sebanyak 27 kapal perang milik TNI AL dan masing-masing satu kapal perang dari Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Tiongkok dan Australia mengambil bagian pada 'Sailing Pass' yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo itu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/15

Jakarta, Aktual.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menambah jumlah kapal patroli perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan memberantas pencurian ikan.

“Sebagai negara maritim, kapal patroli perikanan Indonesia terlalu minim,” kata Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Anggawira, dalam menghadapi ketersediaan kapal patroli perikanan yang masih kurang, dalam program penyediaan kapal oleh kementerian perikanan harus diperhatikan juga terkait penambahan kapal patroli pengawasan.

Ia berpendapat, meski anggaran untuk itu relatif mahal, harga kapal tidak sebanding dengan kerugian negara akibat pencurian ikan dan kerugian kebocoran BBM bersubsidi.

“Kita harus berpikir panjang, jangan karena mau hemat, kita rugi yang lebih besar lagi,” katanya.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi penambahan kapal patroli adalah sekitar Rp4-5 triliun, ujar dia, namun negara bisa rugi gara-gara BBM subsidi dan “illegal fishing” hingga Rp30 triliun per tahun.

Anggawira menyatakan HIPMI akan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo supaya menambah kapal-kapal patroli Kementerian Kelautan, Perhubungan dan TNI-AL serta menambah pesawat patroli udara.

“Percuma kapal nelayan kita sediakan jika kapal patroli jumlahnya kurang,” katanya.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia (Persero) siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.

“PT PAL siap melaksanakan penugasan sebagai ‘lead coordinator’ (koordinator utama) khususnya dalam aspek pembangunan dan pengawasan kapal,” kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin dalam acara pertemuan dan dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta, Rabu (30/9).

Firmansyah Arifin memaparkan, sekarang ini jumlah kapal yang akan dibangun masih belum pasti atau berada pada kisaran 3.000-4.000 kapal.

PT PAL Indonesia di Surabaya, ujar dia, telah memiliki standar kualitas serta manajemen perencanaan untuk pembangunan proyek baik domestik maupun internasional secara serial atau berantai.

Selain itu, lanjutnya, PT PAL telah dipercaya menerima penugasan sebagai integrator utama pembangunan alutsista. “PT PAL punya pengalaman membangun kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan laut internasional,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS