Selain memastikan kesesuaian SOP dengan upaya pencegahan terorisme, kerja sama tersebut juga meliputi pemahaman ideologi kepada komponen jajaran di lembaga tersebut.
“Apa artinya membangun tapi ideologinya tidak cocok dengan negara kita? Makanya saya sangat mendukung MoU ini dan akan proaktif melakukan diskusi-diskusi dengan BNPT sehingga apa yang dilakukan tidak hanya bicara, tapi juga aksi,” katanya menambahkan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan bahwa keputusan Kemenhub untuk meningkatkan kewaspadaan di bidang transportasi merupakan langkah tepat dan sesuai amanat UU untuk menjaga keamanan warga negara.
Dalam kerja sama ini, BNPT akan berlaku sebagai pihak penilai terhadap SOP pada Kementerian Perhubungan.
“Kami akan evaluasi bentuk SOP yang dikeluarkan tiap ditjen, baik perhubungan darat, laut, atau udara. Akan kami ‘review’ kembali apakah sudah menyangkut pencegahan terorisme, termasuk persiapan SDM atau fasilitasnya. Jadi integrasinya akan kelihatan,” ujar Suhardi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
