Jakarta, Aktual.com – Aksi demonstrasi yang terus berlanjut di wilayah Aceh Selatan dan Banda Aceh menjadi indikator kegagalan Pj Gubernur Aceh dalam menangani isu ilegalitas PT Beri Mineral Utama (BMU).
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menekankan betapa krusialnya keputusan eksekutif dalam masalah ini.
Tambang Emas Ilegal di Aceh Selatan Diduga Dibekingi Oknum Aparat
“Tim verifikasi Pemerintah Aceh telah mengumpulkan bukti pelanggaran oleh PT BMU. Tidak ada alasan untuk berkelit atau meragukan,” ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangan diterima di Jakarta (3/9).
Ia menambahkan bahwa serangkaian pernyataan dari pejabat daerah menunjukkan ketidakjelasan dan indecisiveness yang bisa jadi merugikan masyarakat Aceh.
Yusri Usman juga mempertanyakan ketidakhadiran Pj Gubernur Aceh dalam berbagai demonstrasi yang telah dilakukan.
“Apakah Pj Gubernur Aceh merasa terikat oleh kepentingan PT BMU? Ini perlu klarifikasi,” tegasnya.
Sebagai bentuk keprihatinan, CERI menyerukan agar Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnivan segera mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Aceh.
“Pemerintah harus bertindak sekarang juga. Masyarakat Aceh tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” ungkap Yusri.
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aksi demonstrasi terus menunjukkan keteguhan mereka.
Aldi Ferdian, salah satu koordinator aksi, menyatakan bahwa mahasiswa akan terus mendesak dan melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh Pj Gubernur.
“Demonstran bahkan rela tidur di depan kantor gubernur, menunggu keseriusan dari Pj Gubernur untuk merespons tuntutan kami,” kata Aldi.
Isu eksploitasi ilegal oleh PT BMU ini semakin mendesak, terlebih dengan adanya pelanggaran terhadap berbagai undang-undang, termasuk UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup.
“Lupakan saja soal izin tambang; itu haram hukumnya diterbitkan, terutama di Kawasan Ekosistem Leuser,” pungkas Yusri Usman.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
