Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo didesak segera mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Pasalnya, santer diterpa desakan publik untuk segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi impor emas PT Antam Tbk senilai Rp47,1 triliun.
“Kami melihat fakta-fakta terungkap, selayaknya Presiden mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (17/7).
Wakil Jaksa Agung Sunarta mengaku tidak mendengar kabar yang beredar dan dirinya belum diberitahu soal pergantian Jaksa Agung.
“Harap tidak buat isu, kami semua di Kejagung solid sedang fokus menangani perkara perkara korupsi besar. Saya no comment soal isu lain,” kata Sunarta ketika dikonfirmasi inilah.com, Senin (17/7).Kebohongan Jaksa Agung? (Tahun Lahir)
Kasus Impor Emas
Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Santoso mendorong pengusutan tuntas kasus korupsi pengelolaan emas yang disebut terkait kegiatan ekspor-impor komoditas logam mulia.
Jangan sampai Kejaksaan Agung (Kejagung) tebang pilih dalam penyidikan kasus tersebut.
“Kasus importasi emas yang merugikan negara triliunan ini tidak boleh dipetieskan. Negara harus hadir kalau tidak mau dianggap melakukan penegakan hukum yang tebang pilih jika kasus ini tidak dilanjutkan,” ujar Santoso pada Selasa (23/5/2023).
Santoso sendiri menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pengusutan kasus korupsi emas tersebut sejak 2021. Saat itu, Komisi III tengah rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dia menjelaskan, kasus tersebut terendus pada pertengahan Juni 2021 saat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas.
Perusahaan pelat merah itu diduga menggelapkan produk emas setara Rp47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya.
Ia menegaskan, Kejagung harus mengusut tuntas kasus tersebut. Apalagi, kasus impor emas itu juga bersinggungan dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jika penyampaian menko polhukam tentang transaksi importasi emas tidak dilanjuti oleh aparat penegak hukum, dipastikan negara telah lumpuh melawan pemilik modal, oligarki,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
