Jakarta, Aktual.co — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bidang VII, Achsanul Qosasih menceritakan perjalanan pihaknya dalam upaya mengaudit anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
Menurutnya, selama ini sudah banyak pihak yang tertipu dengan isu yang menyebutkan Petral adalah mafia migas. “Saya rasa kira semua sudah tertipu, Petral, Petral, Petral di kepala kita itu Petral mafia migas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4).
Dikatakannya, pihaknya pernah mencoba memulai pendahuluan audit, namun faktanya tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan temuan Petral hanyalah perusahaan mati yang hanya memiliki jumlah karyawan dalam hitungan jari.
“Begitu saya masuk BPK, saya suruh cek, saya buat pendahuluan, dua tiga orang saya kirim. Adanya dimana? Di Singapura. Ternyata hanya counter kecil, ternyata di Hongkong. Saya datengin ke Hongkong, cuma tiga orang, cuma penerima telpon, tukang fax dan segala macam. Terus apa yang mau kita periksa? Neraca? Ga ada, ga ada aktivitas, saya bilang jadi selama ini Petral apa? Dibilang, bukan Petral katanya selama ini yang kerja. Lalu kita telusuri transaksi Pertamina, ada namanya PES, itu sebenarnya yang kerja,” ungkap dia.
Achsanul berpendapat, dibubarkannya petral bukanlah sebuah prestasi bagi Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha. Pasalnya, memang sudah sejak lama Petral itu hanya menjadi perusahaan mati.”Jadi kalau sekarang merasa dihebatkan bahwa Petral ditutup, terus direksi Pertamina hebat? Tidak. Yah karena mestinya memang harus ditutup itu, ga ada gunanya menggaji 3-4 orang itu dan membayar office space yang kecil itu sementara dia gapunya kegiatan apapun,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, memang benar pada zaman Presiden Soeharto pengadaan minyak Pertamina dilakukan oleh Petral. Namun di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, fungsi Petral lebih dominan dilakukan oleh Pertamina Energy Service (PES).
“Jadi kalau dikatakan mengenai mengapa Petral tidak di audit? Karena memang tidak ada apa-apanya Petral, tapi audit PES sudah kita lakukan, dan sudah kita laporkan ke DPR. Kita sampaikan juga kepada Presiden,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
