Jakarta, Aktual.com – CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson menunjuk, Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru.
Dalam Interoffice Memorandum yang dikirimkannya tanggal 19 November 2016, Richard menyatakan, penunjukan Chappy telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham.
Menanggapi hal tersebut, Anggota komisi VII DPR RI, Kurtubi berharap, Chappy Hakim dapat memimpin PTFI secara harmonis dengan memperhatikan kepentingan negara dan juga korporasi.
“Kepentingan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara bagi kemakmuran rakyat sesuai undang-undang yang berlaku. Serta kepentingan korporasi (PTFI) yang menginvestasikan dana besar bagi kepentingan shareholdernya,” ujar Kurtubi, Minggu (20/11).
Namun demikian, Politisi Partai NasDem ini meminta agar pemerintah dan PTFI dapat segera memenuhi keinginan rakyat Papua. Seperti, yang pernah disampaikan oleh Bupati Timika pada saat kunker Komisi VII ke PTFI beberapa waktu lalu.
“Keinginan mereka jelas smelter harus dibangun di papua bukan di Gresik. Karena hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil tambang dengan Indonesia Barat (Jawa),” jelas Kurtubi.
Menurutnya, pembangunan smelter pasti menciptakan lapangan kerja dan ‘multiplier effect’ di Papua. “Ini untuk keadilan mereka yang menderita akibat pencemaran dari kegiatan tambang adalah daerah penghasil,” tuturnya.
Legislator asal NTB ini pun menilai, pembangunan smelter di Papua bakal mendorong masuknya industri lain yang menggunakan output smelter, seperti kabel listrik dan pabrik pupuk. Karena, kata dia, Papua merupakan produsen gas besar di Indonesia. Yang paling penting tidak ada ongkos angkut konsentrat dari Papua ke Gersik.
“Selain itu ini untuk menjaga Papua tetap dalam NKRI. Dan mempercepat pembangunan infrastrukrur di Papua,” pungkas Kurtubi.
(Laporan: Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
