Bali, aktual.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dipercepat melebihi 6%, demikian kata Ekonom Senior, Chatib Basri, agar negara ini dapat mencapai status maju pada tahun 2045. Menurutnya, tugas besar ini menjadi prioritas bagi pemimpin masa depan.
Chatib Basri menegaskan bahwa setiap presiden yang akan datang harus mampu meningkatkan jumlah tabungan dalam negeri (gross domestic savings) sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa saat ini tingkat tabungan domestik Indonesia hanya mencapai 37%, masih memiliki kesenjangan atau selisih yang perlu diisi untuk memenuhi kebutuhan penambahan tabungan dalam negeri.
Chatib Basri menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa pilihan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, termasuk peningkatan rasio pajak guna meningkatkan penerimaan. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia mencapai 10,39% dari produk domestik bruto (PDB).
“Siapapun yang jadi presiden (terpilih 2024), tax ratio harus naik,” kata Chatib Basri yang juga merupakan Menteri Keuangan periode 2013-2014 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Regional Chief Economist Forum di Grand Hyatt Bali, Jumat (8/12/2023).
Di samping itu, presiden yang akan datang perlu memiliki kemampuan untuk mengundang investasi lebih besar. Chatib Basri menyoroti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% memerlukan tambahan investasi sebesar 6,8% dari produk domestik bruto (PDB).
“Dengan demikian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%, maka dibutuhkan penambahan investasi terhadap PDB sekitar 40,8% sampai 47,6%,” ucapnya.
Kemudian, pengisiannya kekurangan tabungan dalam negeri dapat didukung oleh aliran modal asing yang bukan dalam bentuk investasi portofolio. Oleh karena itu, kepala pemerintahan berikutnya perlu memiliki kemampuan untuk menarik investasi asing.
“Meningkatkan produktivitas untuk menarik PMA (penanaman modal asing),” ucapnya.
Pilihan alternatif yang perlu diambil oleh pemerintahan baru adalah meningkatkan produktivitas dalam negeri. Langkah ini dapat dicapai melalui peningkatan regulasi, penyederhanaan proses perizinan, kelanjutan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jadi untuk mengatasinya dengan menaikkan tax ratio terhadap GDP, meningkatkan produktivitas, menarik PMA, kombinasi itu semua termasuk external financing,” bebernya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
