Jakarta, Aktual.com — China memiliki dukungan yang luas di komunitas internasional atas keputusannya untuk tidak mengurusi kasus hukum yang diajukan oleh Filipina terhadap klaim China di Laut China Selatan, seorang diplomat senior mengatakan pada Kamis (12/5).
China telah meningkatkan komentar mereka sebelum diadakannya kegiatan dalam beberapa minggu oleh Pengadilan Arbitrasi Permanen di Den Haag untuk membahas kasus Filipina itu.
China mengatakan bahwa itu merupakan hak mereka sepenuhnya untuk tidak berpartisipasi dalam apa yang mereka pandang sebagai arbitrasi yang dipaksakan, serta menyebut pihak Filipina menggunakan kasus itu untuk menyerang kedaulatan China secara langsung.
Pada Februari lalu, Amerika Serikat dan uni Eropa mengatakan bahwa China harus menghormati pengadilan itu. Pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk penegakan hukum dan kebijakannya tidak dihiraukan sebelumnya.
Xu Hong, kepala Departemen Perjanjian dan Hukum dari Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa kasus itu dibesar-besarkan oleh para pihak yang tidak begitu memahami hukum internasional.
“Kami dapat melihat banyak sekali negara muncul untuk mengangkat kasus ini, namun tidak peduli seberapa keras suara mereka, mereka masih mewakili sejumlah negara minoritas di dunia,” dia mengatakan dalam sebuah pengarahan berita.
“Jika Anda melihat siapa yang berbicara mengenai hukum internasional sepanjang waktu, itu adalah para politisi dan kalangan non-profesional dengan tujuan tersembunyi. Mereka-lah yang seharusnya perlu untuk mempelajari tentang hukum internasional,” dia menambahkan.
Kementerian luar negeri dalam beberapa minggu terakhir telah mengklaim adanya dukungan terhadap pendirian mereka di Laut China Selatan dari sejumlah negara seperti Kamboja dan Yaman.
Xu mengatakan bahwa tidak akan ada negara apapun yang menerima arbitrasi saat kepentingan inti mereka dipertaruhkan.
“Sebenarnya terdapat sejumlah alasan terkait isu ini dari para pakar hukum internasional yang benar-benar ahli, yang mengeluarkan sejumlah komentar yang serius dan obyektif, namun seluruh komentar itu telah diabaikan atau ditolak oleh sejumlah pihak,” dia mengatakan.
“Beberapa pihak mencoba untuk mengubah konsepnya secara diam-diam untuk membingungkan mana yang benar dan salah serta mana yang hitam dan putih. Mereka mungkin mampu untuk mengarahkan opini publik ke jalan yang salah dalam beberapa waktu namun seiring waktu, kebohongan tetaplah kebohongan dan bahkan jika diulangi ribuan kali itu tidak akan menjadi kebenaran,” Xu mengatakan.
China selalu menjadi penahan yang kuat dan negara yang mengaplikasikan hukum internasional, tambahnya.
“Kami tidak merasa diasingkan sama sekali”.
China mengklaim hampir keseluruhan perairan yang kaya energi di Laut China Selatan, sebuah wilayah uang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar Amerika tiap tahunnya. Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia dan Taiwan memiliki klaim yang bertabrakan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
