Jakarta, Aktual.com- Pemerintah telah mencanangkan pengembangan pelabuhan existing menjadi pelabuhan Hubungan Internasional Bitung dalam rangka mendorong infrastruktur dan perekonomian Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi Utara.
Dalam perkembangannya, proyek prioritas yang diperkirakan menelan dana investasi Rp 34 Triliun ini masih sebatas melakukan Survei Investigasi Desain (SID) untuk melihat kelayakan pembangunan pelabuhan di KEK Bitung.
Sejauh ini, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah memboyong konsultan pelaksana penyusunan Outline Business Case (OBC) untuk proyek itu.
“Peran kita (KPPIP) untuk proses ke Belt Road Forum terkait Outline Business Case. Seperti yang kita lakukan di Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung, yakni untuk mempersiapkan proyek,” kata dia Direktur Sektor Transportasi KPPIP, Dwianto Eko beberapa waktu lalu.
Diketahui KPPIP telah melaksanakan proses lelang jasa konsultasi penyusunan OBC PHI Bitung, dan dari proses lelang tersebut telah ditetapkan konsorsium PT Mott MacDonald Indonesia, PT Deloitte Konsultan Indonesia, dan PT Hanafiah Ponggawa & Partners sebagai penyedia jasa untuk melakukan kegiatan penyusunan OBC untuk pembangunan PHI Bitung.
Untuk sementara, pemerintah yakin proyek ini memiliki potensi dikembangkan melalui skema KPBU. Oleh karena itu, Peran pemerintah dan pihak swasta belum ditentukan hingga memiliki hasil studi kelayakan.
Sedangkan hasil survei konsultan OBC dibawa ke Belt and Road Forum (BRF) di Beijing, China. Sebagaimana diketahui, Sulawesi Utara bersama Sumatera Utara dan Kalimantan Utara diketahui menjadi tiga provinsi yang diminati investor China, karenanya China digadang-gadangkan masuk di pengembangan PHI Bitung Ini.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
