Beijing, Aktual.com – China menerbitkan buku putih tentang demokrasi di Hong Kong, Senin (20/12), begitu penyelenggaraan pemilihan umum legislatif (LegCo) di kota itu berlangsung aman dan lancar.
Dokumen resmi berjudul “Kemajuan Demokrasi Hong Kong di bawah Kerangka Satu Negara, Dua Sistem” itu menonjolkan Partai Komunis China (CPC) dan pemerintah pusat China dalam merancang, menciptakan, menjaga, dan mendorong kemajuan sistem demokrasi di Hong Kong.
Buku yang terdiri dari enam bab itu juga menyingggung latar belakang sejarah Hong Kong diperintah oleh pemerintah kolonial Inggris yang tidak menerapkan sistem demokrasi tulen sesuai masyarakat setempat.
Di buku itu dicontohkan bahwa seorang gubernur diangkat untuk menjalankan pemeritahan Inggris tanpa berkonsultasi dulu dengan rakyat Hong Kong.
Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan China, Undang-Undang Dasar mengatur sistem demokrasi di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HSAR), demikian buku putih.
Sementara itu, pemilu di Hong Kong telah berhasil memilih 90 anggota LegCo.
Mereka dipilih oleh konstituen komite pemilu yang terdiri dari 40 kursi, konstituen fungsional (30 kursi), dan konstitusi geografis (20 kursi) setelah lebih dari 1,3 juta orang melakukan pemungutan suara pada Minggu (19/12).
Para anggota legislatif itu akan menjabat selama empat tahun, terhitung mulai 1 Januari 2022.
“Pemerintah HKSAR sangat yakin bahwa anggota LegCo yang terpilih setelah perubahan sistem pemilu dapat membuka lembaran baru sistem pemerintahan yang baik,” kata Kepala Eksekutif HSAR Carrie Lam.
Pemilu yang digelar pertama kali sejak penyempurnaan sistem demokrasi itu sempat dibayangi kekhawatiran akan kegagalan. Pemilu LegCo kali ini merupakan yang ketujuh dalam sejarah Hong Kong.
Beberapa aktivis dan oposan Hong Kong yang berada di luar negeri menyerukan golput.
Komisi pengawas disiplin Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan baru pada Minggu terhadap para aktivis dan oposan untuk menjamin kelancaran pemilu LegCo.
Sebelumnya China juga telah mengeluarkan buku putih tentang demokrasi untuk menjawab berbagai tuduhan dari negara-negara Barat.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
As'ad Syamsul Abidin
