Jakarta, Aktual.co — Sejak ditangkapnya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat (23/1) kemarin, hubungan Polri dengan KPK kembali memanas. Ketegangan dan masalah antara Polri dan KPK tak hanya menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, namun juga menjadi sorotan sejumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Australia.
Tidak hanya itu, berbagai pengamat politik juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi fenomena ‘Cikcak Buaya jilid dua’. Salah satunya adalah Budi Setiyono, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip)
“Presiden seharusnya memiliki visi misi yang jelas dalam mengelola negara ini. Tidak hanya itu, tetapi juga harus tahu bagaimana caranya melaksanakan visi misi tersebut termasuk dalam konteks penegakan hukum,” jelas Budi Setiyono, kepada Aktual.co, Sabtu (24/1).
Ia menjelaskan, bahwa presiden seharusnya bisa menempatkan orang-orang yang professional dan kompetible yang dapat membantu mewujudkan kerangka visi misi tersebut.
Selain itu, juga seharusnya presiden memiliki indenpendensi yang kuat dalam menentukan langkah kebijakannya yang disesuaikan dalam visi misi tersebut.
“Dalam kedua-duanya, saya melihat pak Jokowi memang tidak memiliki kapasistas itu. Visi yang ia janjikan ketika kampanye sudah banyak sekali yang ia lupakan, tidak dilaksanakan dalam tugas Kepresidenan saat ini,” bebernya lagi.
Menurutnya, kasus ‘Cikcak Buaya Jilid Dua’ ini menunjukkan indenpendensi presiden untuk mengambil keputusan terlihat sangat lemah. Sehingga, Presiden terlihat tidak berfungsi sebagai pemimpin negara, tetapi justru mirip seperti anak buah yang mempunyai kapasitas untuk direndahkan oleh orang-orang yang menyetirnya selama di kursi kepresidenan.
Tidak hanya itu, publik juga menilai bahwa perseteruan antara KPK dan Polri ini adalah drama yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Media sosial banyak sekali memperbincangkan dan menilai bahwa ini skernario yang dibuat oleh Jokowi.
“Seharusnya Pak Joko Widodo ini bisa mengklarifikasi isu tersebut, apa yang ada di media sosial. Seperti pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang bermasalah, maupun juga penangkapan Bambang Widjojanto, itu semua adalah desain yang dicurigai oleh publik untuk mengalihkan isu yang lain salah satu contohnya perpanjangan kontrak Freeport dan penyelidikan lanjutan kasus BLBI,”.
Kata Budi, bila Presiden tidak melakukan isu tersebut, seharusnya secara responsif mengklarifikasi isu tersebut, dengan menunjukkan bukti-bukti dan tindakan yang kongkrit. Sehingga isu ini tidak menyebar kemana-mana, yang menyebabkan kecurigaan publik ini membenarkan hal tersebut, hanya karena Jokowi merupakan Presiden tidak tegas.
“Publik akan selamanya mencurigai hal itu benar kalau tidak ada klarifikasi dan tindakan yang real mengantisipasi isu tersebut. Jika isu itu dibiarkan seperti sekarang ini, jangankan menghitung bulan menghitung hari saja presiden akan turun,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
