Pekerja membereskan stok beras di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Ketua MPR Zulkifli Hasan minta pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras. Karena pelaksanaan impor yang dilakukan bersamaan dengan panen raya akan merugikan petani. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog akan berfungsi efektif kalau didukung dengan data yang akurat.

“Efektif yang dimaksud adalah idealnya CBP bisa membantu menstabilkan harga beras yang fluktuatif di pasar. Tanpa ada data yang akurat, kebijakan beras yang diambil pemerintah juga tidak akan efektif untuk menstabilkan harga,” kata Kepala Peneliti CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut dia, CBP juga seharusnya terintegrasi dengan komitmen Indonesia pada ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR) di mana cadangan beras tidak hanya difokuskan pada masing-masing negara, melainkan harus difokuskan pada sistem kawasan Asia Tenggara.

Untuk menjaga jumlah persediaan dan mengkontrol harga, lanjutnya, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan melalui mekanisme impor tanpa harus mengendapkannya dalam bentuk cadangan dalam jumlah besar.

“Saat kita berbicara mengenai stok beras, kita harus melihat harga di pasar karena harga mencerminkan supply dan demand di masyarakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid