Seorang pria berjalan di samping tumpukan karung beras di gudang beras Bulog di Kupang, NTT, Kamis, (8/12). Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional NTT memastikan jumlah stok beras yang ada di wilayah provinsi berbasis kepulaun itu mencapai 48.720 ton dan bisa bertahan hingga enam bulan kedepan. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan regulasi pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) beras sebaiknya dihilangkan karena dinilai berpotensi membuat harga di tingkat konsumen lebih mahal.

“Terlepas dari niat baik kebijakan tersebut dalam upaya menjaga harga tetap rendah, kebijakan tersebut justru membuat harga beras menjadi lebih mahal terutama bagi konsumen prasejahtera,” kata peneliti CIPS Hana Nabila di Jakarta, Selasa (1/8).

Hal tersebut, menurut Hana, karena kebijakan HET dinilai menghambat pedagang beras untuk menjalankan bisnisnya secara normal dan juga stabil.

Selain itu, ujar dia, banyaknya intervensi pemerintah pada pasar juga berpotensi membuat pedagang berada dalam kondisi ketidakpastian yang dapat berdampak kepada terciptanya volatilitas harga pangan.

“Krisis ketidakpastian dan kepercayaan diri ini menghambat pedagang untuk terus beroperasi dan memasok beras demi memenuhi permintaan konsumen,” ucapnya.

Hana memaparkan solusinya adalah pemerintah sebaiknya mulai mengatur mekanisme perdagangan yang tepat dengan mengizinkan perusahaan swasta mengimpor beras sehingga bisa memasik beras dengan jumlah yang dibutuhkan konsumen, juga dengan harga yang relatif terjangkau.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS