Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mencium gelagat negatif adanya praktik nakal dalam pemberian izin konsesi proyek pembangkit listrik.
Dirinya menilai, banyaknya proyek pembangkit listrik mangkrak bertahun-tahun akibat banyaknya pihak di masa lalu yang diberi konsesi listrik namun tidak punya uang, pengalaman dan bahkan jaringan (networking) yang jelas dalam proyek listrik.
“Sehingga pada dasarnya hanya dagang lisensinya. Sama juga kayak jalan tol. Jokowi cerita waktu menjabat sebagai Walikota Solo ada yang punya konsesi tol Semarang-Solo, tapi sampai 20 tahun enggak diapa-apain. Waktu dia presiden, BUMN diperintahkan membeli itu akhirnya sekarang tolnya sudah jadi,” kata Rizal di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa saat ini pemerintah akan tegas terhadap pemenang konsesi, khususnya pada proyek 35.000 megawatt (MW). Bila pemenang konsesi sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), namun tidak ada pembangunan proyek listrik dalam periode 6 bulan, maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mencabut konsesi pembangkit listrik. Konsesi akan diserahkan kepada investor baru yang kompeten.
“Semua dikasih waktu enam bulan. Nggak ada kemajuan maka konsesi dicabut. Ini cukup banyak. Sekarang banyak tertarik karena harga listrik sudah bagus. Dulu, US$ 5,5 sen per kWh. Sekarang lebih menarik karena US$ 8-8,5 sen per kWh. Itu menarik,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
